Kalah Pilkada, 3 Pasangan Gugat KPUD Lanny Jaya
Rabu, 10 Agustus 2011 – 14:21 WIB

Kalah Pilkada, 3 Pasangan Gugat KPUD Lanny Jaya
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa pemilukada kabupaten Lanny Jaya, Papua yang diajukan tiga pasangan calon masing-masing Briur Wenda-Solayen Murib Tabuni, Nius Kogoya-Terry Wanena, Wiklif Wakerwa-Adolof Kogoya, Rabu (10/8). Menurut Patra, kesalahan yang dilakukan pihak KPUD Lanny Jaya karena telah melakukan dua kali rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara yakni, tanggal 9 dan 29 Juli 2011. Bahkan, dalam rapat pleno pertama tidak dihadiri oleh Ketua KPUD Lanny Jaya yang ditahan polisi karena terlibat kasus korupsi Rp 12 miliar. "Sementara KPU Provinsi tidak pernah menerbitkan surat keputusan baru penetapan ketua KPUD Lanny Jaya," jelasnya.
Para penggugat meminta MK membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan Befa Yigibalon-Betus Kogoya sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih sesuai keputusan KPUD Lanny Jaya karena dinilai cacat hukum.
"Keputusanya cacat demi hukum karena telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara karena pelanggaran sistematis, terstruktur, masif yang mempengaruhi hasil penghitungan suara," kata kuasa hukum pasangan Nius Kogoya-Terry Wanena, Patra M Zein.
Baca Juga:
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa pemilukada kabupaten Lanny Jaya, Papua yang diajukan tiga pasangan calon masing-masing
BERITA TERKAIT
- Setelah Pelantikan Kepala Daerah, Sultan Wacanakan Gubernur Dipilih Secara Tidak Langsung, Simak Penjelasannya
- Hasto Ditahan KPK, Said Tegaskan tidak Ada Pergantian Sekjen PDIP
- Begini Kalimat Masinton Tanggapi Instruksi Megawati soal Retret, Mantap!
- IPW Menilai Lirik Lagu Band Sukatani Bikin Panas Telinga Polisi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik