Kalangan DPD Bantah Dukung SBY

Usop menambahkan, sebagai anggota DPD RI yang merupakan representasi daerah, yang memiliki integritas, kapabilitas, loyalitas dan akseptibilitas, memang mempunyai hak untuk mendukung siapapun yang menjadi capres dan cawapres. “Tapi itu dilakukan bukan atas nama lembaga DPD RI, melainkan atas nama individu. Silakan saja, tapi jangan membawa nama lembaga,” ujar Usop.

 

Baik menurut Ruslan maupun Usop, sebenarnya untuk masalah capres dan cawapres ini, DPD RI hanya baru membahas sebatas membuat kriteria, yang nantinya bisa dijadikan pegangan masyarakat untuk menentukan sikap untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung nanti.

 

Untuk kiteria capres dan cawapres ini, terang Ruslan, DPD telah menetapkan sebanyak 23 kriteria. Diantaranya, harus memiliki rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Terpenting adalah, memiliki komitmen untuk melakukan amandemen konstitusi,” ujar Ruslan.

 

Dari jumlah keseluruhan 29 anggota DPD yang menyatakan menolak atas penggiringan opini Wakil Ketua DPD La Ode Ida, terdapat 4 propinsi yang tidak ikut menyampaikan sikap yakni, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat dan Papua. (fas/jpnn)