Kalangan Muda Ajak Bang Akbar Hadang Angket ke KPK

Merespons permintaan itu, Akbar mengatakan bahwa DPR dan KPK merupakan institusi penting dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjalankan agenda reformasi. Akbar menjelaskan, angket sebetulnya lebih banyak relevansinya pada sistem pemerintahan parlementer.

Mantan ketua umum Golkar itu menambahkan, DPR memang memiliki tugas legislasi, pengawasan dan penganggaran. Di sisi lain, kata ketua DPR periode 1999-2004 itu, KPK merupakan lembaga yang dipercaya untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang bersih, berwibawa efektif dan kuat.

"Kita semua ingin KPK kuat dan efektif karena itu juga tidak lepas dari amanat reformasi," tegasnya. 

Selain itu Akbar juga mengatakan, hak angket bisa bermuara pada hak menyatakan pendapat. Menurut dia, pernyataan  pendapat  bisa bermuara ke suatu yang lebih tinggi.

"Hak angket itu tetap dimungkinkan dilaksanakan DPR karena  diatur dalam konstitusi. Tapi lebih daripada itu, kita harus lebih berikan prioritas kepada upaya pemberantasan korupsi oleh institusi KPK," paparnya.

Dia menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi.
Selama ini, kata Akbar, KPK sudah  melaksanakan tugas serius sungguh-sungguh mengungkap peristiwa yang punya indikasi kuat korupsi.

Yang terakhir adalah kasus dugaan korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesi (BLBI). "Rupanya KPK menemukan indikasi yang menggambarkan penyimpangan pelaksanaan kebijakan seperti release and discharge," tegasnya. 

Karenanya Akbar mempersilakan Doli Cs melanjutkan langkah untuk menghadang hank angket terhadap KPK. "Hak angket memang hak DPR, tapi dalam konteks reformasi saya berpendapat kita berikan prioritas kepada misi melakukan pemberantasan korupsi," tegasnya.(boy/jpnn)