Kalangan Pengusaha Adukan Kebijakan BP Batam ke Wapres
Kondisi tersebut berimbas pada iklim usaha di Batam. Bahkan, ada beberapa perusahaan besar yang menutup usahanya.
Secara langsung akan berdampak pada ribuan pekerja.
”Hari ini cabut, tutup Sanyo, tiga ribuan pekerjanya,” ujar Ketua Kamar dagang dan industri (Kadin) Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana.
Dia menuturkan pihaknya sudah mencoba komunikasi dengan Kementerian Bidang Perekonomian tapi masih belum menemukan solusi konkrit.
Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengadukan masalah tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.
”Pak Wapres tanggapannya ini akan segera diselesaikan,” ujar dia seperti diberitakan Jawa Pos (Induk JPNN) hari ini.
Ketua BP Batam Hatanto Reksodipuro menuturkan keputusan kenaikan tarif sewa lahan itu bukan keputusan dari BP.
Tapi, mereka hanya menjalankan keputusan pemerintah pusat. ”Bukan saya yang bikin,” ujar dia. (jun/ray/jpnn)
JAKARTA – Persoalan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dinilai cukup meresahkan beberapa kalangan di kota Batam, Kepri, akhirnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tak Ada Bahaya BPA, Pemerintah Hingga Pakar Pastikan Konsumsi Air Galon Polikarbonat Aman
- Setelah 38 Tahun, Warga Kebon Kosong Jakarta Pusat Dapat Nikmati Layanan Air PAM
- BAZNAS Raih Prestasi Gemilang di BPKH Award 2024
- Pra MLB NU Soroti Jabatan Gus Ipul di PBNU
- BNN Jaksel Gencarkan Pencegahan Narkoba Menjelang Nataru
- Otto Hasibuan: Wadah Tunggal Masih jadi Tantangan bagi Peradi