Kalau Cuma OTT, RT/RW juga Bisa
jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kini mendukung dan mengirim anggota ke dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra M Syafii mengatakan, partainya sangat menghargai konstitusi dan etika demokrasi.
“Setelah ada keputusan (paripurna angket), maka harus didukung,” kata Syafii di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
Keikutsertaan Gerindra dalam Pansus Angket ini juga sebagai upaya untuk melakukan penguatan KPK. Dia menjelaskan, penguatan tidak identik dengan membiarkan.
Syafii menjelaskan, di awal-awal menolak angket pihaknya berpikir bisa menempuh cara berbeda untuk menguatkan komisi antikorupsi.
“Tapi, setelah konstitusi memutuskan secara sah dalam paripurna, maka kami ikut,” tegasnya.
Syafii membantah perubahan sikap Gerindra ini karena ada lobi-lobi tertentu dengan pemerintah. Dia mengatakan, Gerindra tidak ada maksud apa pun, selain menghormati konstitusi.
Menurut dia, selama ini prestasi terbesar KPK hanya bisa melakukan operasi tangkap tangan (OTT) saja. Padahal, lanjut Syafii, trigger mechanism pemberantasan korupsi ada supervisi.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kini mendukung dan mengirim anggota ke dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
- Gus Mensos Ungkap Hasil Rapat dengan Menteri KPK
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan