Kalau Hanya Berwacana, Pulang Kampung Saja

Yang jelas saya masih jauh dari target, selama kelembagaan DPR ini belum terbangun.  Kalau supporting system sudah mendukung untuk perkuatan kelembagaan, di situ saya merasa setengah pekerjaan saya selesai. DPR ini perlu supporting system. Dari tahun 1998, sampai 13 tahun berjalan reformasi, DPR yang mempunyai kekuasaan yang sangat powerful tapi tidak pernah dibangun kelembagaannya. Ini yang membuat DPR ini babak belur.

Wajar saja kualitas pengawasan tidak memadai, kualitas legislasi tidak memadai, masalah budgeting juga tidak memadai. Tetapi kalau supporting system sudah selesai kita bangun, disana ada badan legislasi, ada namanya badan fungsional keahlian, legislation center, kita punya database seluruh UU yang ada yang pernah lahir di republik ini. Di sana kita punya orang yang merancang, punya orang yang ahli dalam berbagai aspek menyangkut legislasi, sehingga orang DPR hanya berbicara dalam konteks politiknya saja. Sehingga penyelesaian UU sangat cepat, tidak seperti sekarang bertele-tele.

Dari semua itu yang mana yang Anda prioritaskan?

Ketiga-ketiga nya, karena itu mereformasi Kesekjenan. Saya sudah ancam Sekjen, kalau tidak ada progres sampai akhir tahun, Ibu Sekjen (Nining Indra Saleh,red) siap-siap saya ganti.

Kalau ada ancaman, berarti ada perlawanan dari internal kesekjenan?

Saya tidak ada urusan. Ini menyangkut Sekjen. Ini kan organisasi di bawah Sekjen. Seperti budget office, ini sangat penting, karena DPR punya kekuasaan membahas dan mengesahkan. Membahas tapi tidak punya database, bagaimana membahasnya? Akhirnya ya jadilah seperti sekarang. Alokasi budget tidak jelas. Harusnya alokasi budgeting itu berdasarkan indikasi yang ada di daerah. Daerah kaya makin kaya, daerah tertinggal makin tertinggal, apa gunanya sebagai NKRI? Kalau budget office terbentuk kita punya analis yang cukup, orang DPR tidak punya banyak persoalan yang teknis.