'Kalau Mau CPNS, Kami Harus Bayar Ratusan Juta Rupiah'
jpnn.com - JAKARTA - Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia menuding Kementerian Kesehatan tidak adil memperlakukan para tenaga kesehatan terutama bidan desa
Selama 10 tahun, pemerintah tidak pernah mengangkat CPNS dari bidan desa PTT. Yang diangkat adalah dokter PTT maupun tenaga medis lainnya.
"Pemerintah sudah bersikap tidak adil kepada bidan desa PTT. Sejak 2005 hingga 2015 tidak pernah ada pengangkatan CPNS dari bidan desa PTT," tegas Ketua Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka kepada JPNN, Minggu (24/1).
Selama ini bidan desa PTT mengerjakan tugas di daerah terpencil yang tidak ada dokter maupun perawatnya. Tapi pemerintah tidak melihat itu dan hanya mengutamakan dokter PTT.
"Yang pasang implan, yang bantu orang melahirkan, serta sakit lainnya itu siapa? Ya bidan desa PTT. Bagaimana kami tidak turun tangan, tenaga kesehatan lainnya tidak ada," sergah Lilik.
Dia mengungkapkan, ada juga bidan desa PTT yang bisa menjadi CPNS, namun dengan cara menyetorkan uang kepada pejabat Dinkes. Tanpa membayar, tidak ada peluang mereka diangkat CPNS.
"Kalau mau CPNS, kami harus bayar ratusan juta rupiah. Kami dapat uang dari mana, makanya tetap bertahap menjadi PTT walaupun setiap tiga tahun harus bayar jutaan untuk perpanjangan SK," keluhnya.
Lilik berharap, pemerintah tahun ini bisa mengangkat bidan desa PTT menjadi CPNS. Menkes juga diminta tidak menganulir 16.647 bidan desa PTT yang sudah berjuang untuk peningkatan status mereka menjadi CPNS. (esy/jpnn)
JAKARTA - Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia menuding Kementerian Kesehatan tidak adil memperlakukan para tenaga kesehatan terutama
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wamenhub Suntana Pantau Kelancaran Lalu Lintas di Pos Gadog Puncak
- TNI AD Mengerahkan 58 Ribu Prajurit Bantu Polri Mengamankan Nataru
- Libur Natal, TMII Dipadati Lebih dari 12 Ribu Pengunjung
- Juru Dakwah Bakal Disertifikasi, Wantim MUI Memberi Masukan
- Libur Natal, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati Lebih dari 35 Ribu Pengunjung
- Riza Patria Pastikan Kemendes PDT Kawal Relokasi Korban Tanah Bergerak di Sukabumi