Kalau Milik Swasta, Kapan pun Bisa Dijual

"Karena kegiatan ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah, kami minta pihak PT PLN harus arif mengantisipasi jangan sampai terjadi konflik  di tengah masyarakat bahkan bisa berkepanjangan akibat tidak diketahuinya kegiatan ini oleh pemerintah setempat. Kondisi ini justru akan menciptakan instabilitas. Padahal Sumut saat ini masih berada dalam keadaan kondusif, karena hubungan yang harmoni antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya," lanjutnya.

Menurut Dahlan, manajemen PLN sama sekali tidak berniat 'membangun konflik'. Juga tidak sedang memosisikan diri sebagai pihak yang tak mengindahkan sopan santun. PLN, kata Dahlan, bisa saja bersabar setahun atau dua tahun lagi. Sambil menunggu izin lokasi yang sudah diberikan kepada perusahaan swasta, berakhir masa berlakunya. Lalu, PLN mengajukan permohonan izin lagi. Bahkan, PLN juga rela proyek raksasa yang ditaksir berbiaya 330 juta dolar AS ini dibatalkan. "Tidak apa-apa bagi kami (PLN). Demi sopan santun, demi menjaga perasaan, demi menjaga apa lagi. Nggak apa-apa tak jadi (dibangun). Asalkan seluruh masyarakat Sumatera Utara juga bisa menerima kenyataan pada tahun 2013-2014 nanti, krisis listrik lagi. Silahkan," katanya bernada jengkel.

Pada beberapa kesempatan, Gubsu sangat berkeinginan agar listrik sebesar 2x87 Mega Watt (MW) dari PLTA Asahan III dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Sumatera Utara. Menanggapi hal ini, Dahlan mengatakan sangat sependapat bahwa listrik dari PLTA Asahan III dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Ia memberi ilustrasi, listrik itu tidak mungkin dialirkan ke Pulau Jawa, atau dijual ke Malaysia apalagi ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok). "Listrik itu memang untuk memenuhi kebutuhan warga Sumatera Utara. Jadi, pernyataan Gubsu bahwa listrik ini untuk kemaslahatan rakyat Sumut adalah pernyataan sangat bagus. Jika saya pun Gubsu pasti akan berpikir dan berbuat seperti itu," katanya.