Kalau Perlu Silakan Bentuk Tim Investigasi Terkait Petugas KPPS Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak keberatan atas wacana pembentukan tim investigasi untuk menguak tabir tentang ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia selama gelaran Pemilu serentak 2019.
"Silakan dibuat kalau memang dipandang perlu, siapa yang buat, silakan buat," kata Komisioner KPU Ilham Saputra ditemui di Jakarta, Selasa (7/5) ini.
Hanya saja, Ilham kurang sreg jika wacana pembentukan tim investigasi disertai dengan keinginan autopsi petugas KPPS yang meninggal dunia. KPU, kata dia, menghormati keluarga dari petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Kami menghargai perasaan keluarga. Kalau saya begitu lihatnya. Tolong hormati kerja teman-teman yang sudah maksimal," ucap dia.
Prinsipnya, ucap Ilham, KPU menghormati kerja petugas KPPS di lapangan. Terutama kepada petugas KPPS yang meninggal dunia.
Sebab, mereka telah bekerja keras menuntaskan tanggung jawabnya tanpa mengenal lelah. Para petugas KPPS terus bekerja hingga melewati batas kemampuan fisik.
"Orang-orang itu adalah yang bekerja benar-benar fight, penuh integritas, ya. Jadi mereka datang kemudian ada perasaan yang belum selesai, mereka kembali lagi dan memastikan, oke, tanpa istirahat, makan," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menggulirkan wacana membentuk tim investigasi untuk mengusut kabar tentang ratusan petugas KPPS meninggal dunia selama proses Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak keberatan atas wacana pembentukan tim investigasi untuk menguak tabir tentang ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia selama gelaran Pemilu serentak 2019.
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar