Kalau Tak Hati-hati, Fatwa MUI Bisa Diharamkan Rakyat

Kalau Tak Hati-hati, Fatwa MUI Bisa Diharamkan Rakyat
Ilustrasi. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar Ais Anantama Said menyayangkan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melanggar hukum Islam.

"Banyak pihak tentu menyayangkan keluarnya fatwa MUI tersebut. Harusnya MUI berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, sebab fatwa itu kan mengikat umat," kata Ais, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (30/7).

Menurut Ais, BPJS Kesehatan merupakan program awal yang juga merupakan program andalan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Jika program BPJS Kesehatan ini dinilai haram atau tidak Islami, bisa merugikan pemerintah dan juga umat. Karena itu MUI harus kembali ke jalan syariah, mengurus hal-hal terkait keagamaan," sarannya.

Lebih lanjut Ais menyarankan pengurus MUI lebih banyak introspeksi, berkaca dan mengukur diri serta arif bijaksana sebelum memutuskan sesuatu, apalagi jelas-jelas diketahui menyangkut umat besar bangsa Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. "Jangan mudah kita mengharamkan atau mnghalalkan sesuatu yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama itu sendiri," kata putra mantan Ketua MA era orde baru Ali Said ini.

MUI kata Ais, seharusnya menjadi garda terdepan kepentingan umat keseluruhan, khususnya yang beragama Islam. "MUI jangan tidur siang melulu, urus dan turun langsung membela honor guru agama atau petugas KUA yang nasibnya sangat memprihatinkan. Padahal mereka memiliki tugas mulia yang memengaruhi masa depan Indonesia. Atau MUI harusnya yang tampil memimpin sidang isbat, bukan Kementerian Agama, jangan datang hanya sebagai pelengkap dan pemberi stempel," tegasnya.

Selain itu. MUI juga dia minta melek nurani karena program BPJS terbukti banyak manfaatnya bagi masyarakat desa di Jawa, NTT atau Papua. Karena adanya BPJS tersebut ujar Ais, masyarakat tidak takut lagi ke rumah sakit untuk berobat. Sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini mereka merasakan betul ada yang mengurusi kesehatan mereka, merasa bahwa Indonesia memang sudah merdeka. Jangan iri, kemana-mana Jokowi blusukan selalu dinanti dan dielu-elukan rakyat. Dan rakyat banyak berdoa, Jokowi bisa seperti SBY, jadi presiden dua periode, biar semakin sejahtera hidup mereka.

"Itu yang saya serap dari melihat antusias rakyat atas program Jokowi-Jk termasuk BPJS. Dan MUI kalau tidak hati-hati dan sembarangan mengumbar fatwanya, bisa-bisa justru jadi bumerang untuk mereka sendiri, MUI malah yang diharamkan fatwanya oleh rakyat," pungkasnya. (fas/jpnn)


JAKARTA - Politikus Partai Golkar Ais Anantama Said menyayangkan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyelenggaraan Badan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News