Kalaupun Dua Juta Orang Kena PHK, Pemerintah Semestinya Bisa Menangani

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menjanjikan program pelatihan bagi para pekerja/buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama akibat pandemi corona virus (Covid-19).

"Sebetulnya kalaupun nanti pemerintah tidak bisa menghentikan gelombang PHK, pemerintah menjanjikan kepada kami (di Komisi IX DPR) akan memberikan pelatihan-pelatihan kerja dalam bentuk kartu prakerja," kata Saleh kepada jpnn.com, Sabtu (11/4).

Kartu prakerja sendiri awalnya dianggarikan sebesar Rp 10 triliun oleh pemerintah di APBN 2020. Sekarang, karena adanya wabah Covid-19. alokasinya ditambah menjadi Rp20 triliun. Tadinya, target yang ingin disasar program ini hanya sekitar 2 juta orang. Namun dengan tambahan anggaran itu diperkirakan bisa mencapai 4 juta orang.

"Kalaupun ada masyarakat kita yang kena PHK dalam jumlah katakan, satu sampai dua juta orang, semestinya masih bisa ditangani pemerintah dengan kartu prakerja itu. Karena program itu salah satu sasarannya adalah bagi mereka yang di-PHK," jelas politikus PAN ini.

Program tersebut sebenarnya punya tiga saaran, selain pekerja yang kena PHK, dua lainnya adalah orang yang sedang bekerja tetapi ingin meningkatkan skill-nya, dan ketiga mereka yang belum bekerja.

Nah, dalam situasi seperti ini, kata Saleh, sebaiknya alokasi program ini lebih dimaksimalkan bagi mereka yang sudah di-PHK akibat perusahaannya terdampak corona. Apalagi, pekerja tersebut sudah punya kompetensi sehingga lebih mudah meningkatkan skill-nya.

Sembari program itu berjalan, pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, ketika nanti situasi kembali normal, maka mereka yang terkena PHK bisa diberikan pekerjaan.

"Jangan sampai misalnya, pemerintah tidak melakukan langkah apa pun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalapun kartu pra kerja itu diberikan, kan itu tidak lama. Kalau tidak salah hanya tiga bulan. Setelah itu tentu mereka juga butuh pekerjaan yang betul-betul bisa memenuhi kebutuhan hidupnya," jelas wakil ketua Fraksi PAN DPR ini.