Kalimat Keras Din Syamsuddin Ditujukan kepada Jokowi, Kezaliman Nyata!

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai rezim pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Din mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadikan masyarakat tidak patuh kepada pemerintah.
"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu," kata Din dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/5).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengharapkan pemerintah mau menarik kembali kebijakan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.
Sebab, kebijakan ini sangat melukai perasaan rakyat.
"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience," kata Din.
Din juga menanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini.
Sebab, Din mencurigai dana masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Din Syamsuddin menyampaikan kritikan keras ditujukan ke pemerintahan Presiden Jokowi.
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya
- BPJS Kesehatan Pastikan Mantan Pekerja Sritex Group Tetap Terlindungi JKN
- Siap Bergabung, Bara JP Nilai Partai Super Tbk ala Jokowi Punya Potensi Besar
- Survei LPI, Boni Hargens: Jokowi Tepat Jadi 'Penasihat Agung' Presiden Prabowo
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini