Kalimat Keras Din Syamsuddin Ditujukan kepada Jokowi, Kezaliman Nyata!
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai rezim pemerintahan Jokowi telah melakukan kezaliman terhadap rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Din mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi menjadikan masyarakat tidak patuh kepada pemerintah.
"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat. Di tengah kesusahan akibat wabah Corona, pemerintah menambah kesusahan itu," kata Din dalam keterangan yang diterima, Jumat (15/5).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengharapkan pemerintah mau menarik kembali kebijakan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu.
Sebab, kebijakan ini sangat melukai perasaan rakyat.
"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial atau social disobedience," kata Din.
Din juga menanyakan pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini.
Sebab, Din mencurigai dana masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Din Syamsuddin menyampaikan kritikan keras ditujukan ke pemerintahan Presiden Jokowi.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto