Kalimat Ketua Forum Guru P1 PPPK di Senayan, Tegas, Harus 100% Tahun Ini

Inkonsistensi pemerintah, antara lain terkait anggaran untuk gaji guru PPPK, jumlah kuota yang tidak sesuai rencana awal, dan guru lulus PG yang disebut masuk prioritas satu (P1) tetapi faktanya banyak yang tidak mendapatkan formasi.

“Padahal mereka sudah lulus passing grade, sudah belajar, sudah ikut bimbingan tes, sudah dinyatakan lulus, kok disuruh menunggu lagi,” ujar Nur, anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil Jatim IV itu.

Nur mengatakan, Komisi X DPR sejatinya sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) terkait nasib guru honorer, dan sudah melahirkan sejumlah rekomendasi.

“Sudah membuat tiga panja, sudah ada rekomendasi, tetapi rekomendasi diabaikan semua,” cetusnya di hadapan para delegasi guru honorer.

Nur mengatakan, Komisi X DPR sudah menyurati pimpinan DPR untuk menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pengadaan PPPK.

Urusan Pansus ini nantinya tidak hanya terkait pengadaan PPPK guru.

“Pansus melibatkan Komisi X, Komisi XI, Komisi II, Komisi IV, dan Komisi IX, karena ini seluruh PPPK, tidak hanya tenaga Pendidikan,” ujar Nur Purnamasidi.

Ditegaskan bahwa Komisi X tidak akan berhenti memperjuangkan nasib para guru honorer.