Kalla Warning Kader Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Dikuaknya hasil penyadapan pembicaraan via telepon yang melibatkan sejumlah petinggi kejaksaan agung dengan Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa kasus dugaan suap jaksa BLBI Urip Tri Gunawan senilai Rp6 miliar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh dibilang cukup ampuh membuat efek jera. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga ketua umum DPP Partai Golkar, memberikan warning (peringatan) khusus terutama kepada para kader partai pohon beringin.

"Bagian kebendaharaan bukan hanya mencatat (masuk keluarnya keuangan), karena ada (uang) yang masuk dicatat. Walaupun sesuai fungsinya tidak ada pelanggaran, tapi tidak ada kegiatan. Jadi, anda (bendahara partai) juga harus mendorong bagaimana peningkatan dana dari masing-masing daerah, karena ini bukan kerajaan. Artinya, tidak tergantung semua kepada ketua atau bendahara," papar Kalla dalam sambutannya ketika menutup rakornis bendahara DPP Partai Golkar, di Hotel Menara Peninsula Jakarta Barat, Selasa malam (17/6).

Dijelaskan Kalla, suasana kehidupan berpartai politik sekarang ini tak seperti zaman dulu lagi. "Kita tidak ada mesin uang kayak zaman dulu, apa pun jadi, karena semua bisa dimintai. Sekarang tidak ada yang bisa dimintai. Di departeman jangankan dimintai, baru berbicara sudah bisa disadap teleponnya, kita bisa masuk penjara. Jangan coba-coba telepon macam-macam orang kalau minta uang, kalau sekedar doa restu bisalah, minta sponsor masih bisalah, tapi kalau minta sumbangan sama pejabat ah.. hati-hati, belum minta sudah bisa ditahan itu, jadi.. itulah... jadi pintar-pintarlah sesuai kemampuan di daerah berusaha dan itu juga tergantung kepada saudara-saudara semua," bebernya.

Sebab, lanjut Kalla, menggantungkan diri kepada DPP bukan cara yang bagus untuk dilakukan, kendati DPP akan tetap mengusahakan bagaimana mengumpulkan dana dari para kader petinggi golkar. "DPP tentu akan mengusahakan mengumpulkan (dana) dari kader-kader yang kuat di Jakarta. Tapi sampai tingkat kabupaten atau provinsi juga harus berusaha. Walau pun anda hari ini disimulasi untuk pembukuan, anda juga harus ada yang dibukukan. Jadi, harus ada dana yang bisa ditarik, jangan hanya mengirim surat, kapan dana bisa dikirim dari Jakarta. Itu bukan partai dari rakyat untuk rakyat, itu partai DPP, dari DPP untuk DPP. Nanti lama-lama semua calon ditentukan dari Jakarta," papar Kalla.

Pria yang biasa disapa JK itu juga meminta kadernya untuk konsentrasi menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2009 yang sudah makin dekat. "Sistem yang akan datang, pemilu, disamping nomor (urut), juga sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi. Artinya, perolehan suara yang akan sangat menentukan (terpilih tidaknya calon legislatif menjadi anggota DPR/DPRD). Nomor urut kopiah, satu atau dua, bisa bersaing dengan nomor nomor 20, itu akan terjadi persaingan," cetusnya.

Kendati demikian, terang Kalla, terpenting para kader harus bergerak secara bersama-sama. "Sekali lagi kita perlu bersama-sama, semangat yang sama, semangat untuk merubah dan memajukan bangsa ini. Memajukan bangsa ini hanya bisa dengan pemerintah yang kuat, pemerintah yang kuat itu berarti bagaimana golkar menang, kalau golkar tidak menang bagaimana kuat disisi kita. Nah, sistem organisasi yang baik itu menjadi jawabannya," papar dia.

Menurut JK, sistem organisasi yang baik tersebut termasuklah sistem logistik yang baik. "Tentu semua itu dibututhkan penataan, peningkatan, dan juga pengumpulan dana dari anggota kader dan dari masyarakat yang sah dan halal. Itulah, kalau kita ingin mencapai semua itu, mendapat wakil yang banyak dengan program yang baik, kita harus menang. Calon yang baik dan mempunyai sumber (dana) yang baik merupakan salah satu faktor dari sistem yang baik."

Kalla berharap, semua kader partai juga harus membaca isi UU No 2 dan UU No 10 dengan cermat dan mengamalkannya. "Undang-undang itu memerintahkan kepada kita untuk tertib mematuhi aturan. UU yang dibuat oleh saudara Ferry Mursyidan dan kawan-kawan (anggota DPR RI) itu penuh sanksi. Dan sanksi itu akan berakibat luas kepada partai. Maka, yang pertama harus ditata di golkar ini adalah keteraturan. Jangan keluar dari jalur pembukuan. Saya ingin sampaikan bahwa dari sekian puluh tahun golkar ini ada, kita mempunyai pasang surut," kenang Kalla.
Disebutnya, pasang surut tersebut antara lain dibuktikan adanya masa-masa kejayaan golkar yang tanpa kesulitan dalam menjalankan fungsi kepartaian. "Kita mempunyai suatu masa yang bekerja tidak terlalu sulit, kita mempunyai suatu sumber (dana) yang kuat, tapi justru sumber-sumber itu kemudian menjadi malapetaka. Bagaimana Pak Harto (mendiang mantan presiden Soeharto) yang mendukung golkar sebagai ketua dewan pertimbangan. Dia membuat yayasan, dan kemudian yayasan itu dipermasalahkan kepada beliau. Bagaimana upaya keras Pak Akbar (mantan ketua umum DPP Golkar Akbar Tandjung) membangun golkar kemudian juga bermasalah, karena ada sumber-sumber dana yang dituduhkan. Kita tentu tidak ingin mengulangi sejarah itu, karena kita sudah harus tertib dan baik."