Kaltara Resmi Agustus 2013, Pj Gubernur hingga 2015

Dengan demikian, setelah masa jabatan Pj Gubernur berakhir sekitar Agustus 2014, Presiden dapat memperpanjangnya hingga masa jabatan kedua berakhir sekitar Agustus 2015. “Untuk pembentukan dan pengisian keanggotaan DPRD Kaltara dari hasil Pemilu 2014,” tegas Donny.

Sementara, untuk gubernur dan wakil gubernur definitif, paling cepat dua tahun sejak Provinsi Kaltara diresmikan. Dalam artian, jika provinsi termuda di Indonesia hasil pemekaran Kaltim itu baru memiliki kepala daerah definitif secepatnya pada Agustus 2015.

Terkait rencana pengajuan judicial review (gugatan) terhadap UU Kaltara, Donny kembali menegaskan, Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk melarangnya.

“Silakan saja diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi), karena itu hak konstitusi setiap warga negara,” tegas Donny.

Namun dia mengharapkan, kepada pihak-pihak yang akan mengajukan gugatan ke MK, dapat terlebih dahulu mempelajari filosofi dari pembentukan Provinsi Kaltara.