Kaltara Resmi Agustus 2013, Pj Gubernur hingga 2015

 

Sebelumnya, perihal rencana pengajuan gugatan terhadap UU Kaltara ke MK ini disampaikan Asnawi Arbain dan Zahidin. Keduanya termasuk dari 10 orang yang akan mengajukan gugatan (penggugat). Para penggugat juga telah menunjuk kuasa hukum yang akan mendampingi mereka pada persidangan di MK nanti, di antaranya mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

 

Gugatan di antaranya ditujukan pada pasal 13 dalam UU 20/2012 yang mengatur pembentukan DPRD Kaltara dari hasil Pemilu 2014. Staf Ahli MK Ni’matul Huda saat berada di Tarakan pada Jumat lalu (9/12) melihat ada peluang pasal tersebut dibatalkan oleh MK.

“Seharusnya (keanggotaan) DPRD Kaltara diambil dari hasil Pemilu 2009,” kata Ni’matul Huda, saat itu. (ris/kpnn/zal/k1)