Kaltim Kandidat Kuat Ibu Kota Negara, Terbayang Sektor Jasa jadi PAD Menggiurkan

Menurutnya, membuka kawasan tersebut akan mengakibatkan bencana alam dan krisis bagi wilayah sekitarnya. Sebaiknya ibu kota negara bukan berlokasi di tahura.

“Sekarang di Kaltim ada 2,4 juta hektare lahan bekas konsesi tambang yang telah kembali ke negara. Itu lebih ideal. Buktikan bahwa logika reklamasi pascatambang benar-benar terjadi untuk perkantoran,” pungkasnya.

Diwartakan sebelumnya, Kaltim menjadi kandidat terkuat lokasi ibu kota negara yang baru. Lokasi di antara PPU dan Kukar. Pertanyaannya kemudian, apakah ibu kota pengganti Jakarta itu akan tetap memiliki tambang batu bara? Atau sebaliknya bebas dari penambangan yang kerap merusak lingkungan itu.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, jika Benua Etam diputuskan jadi ibu kota negara, bukan berarti provinsi ini bebas dari tambang batu bara. Namun, industri tambang akan dikurangi. Ada pembatasan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

“Masak iya di rumah ada emas dibiarkan saja. Mau makan apa? Yang jelas pemanfaatannya tidak merusak lingkungan. Harus dijaga sebaik-baiknya,” ujar dia. (*/dq/rom/k16)