Kaltim Menuntut Tambahan Rupiah dari Jokowi

jpnn.com - SAMARINDA - Segudang harapan rakyat Kaltim disematkan di pundak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Infrastruktur masih menjadi masalah klasik pembangunan provinsi ini. Jatah APBN memang naik setiap tahun, namun Pemprov Kaltim merasa belum memadai.

Dari hanya Rp 849,2 miliar pada 2010, anggaran pembangunan fisik dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun lalu sudah menyentuh angka Rp 3,4 triliun. Tapi, Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan jumlah itu belum bisa mencakup pembangunan Benua Etam secara menyeluruh.

“Oke (anggaran Rp 3,422 triliun besar, Red), tapi tidak mungkin kami puas dengan angka yang ada,” jelasnya, kemarin.

Pemprov akan terus melobi pusat demi tambahan rupiah. Sebab masih banyak teriakan masyarakat, misalnya, soal jalan nasional yang rusak. Rusmadi mengatakan ini juga menjadi perhatian pemprov sejak lama.

“Hal itu yang perlu dikejar. Itu sebabnya Pak Gubernur bertemu pemerintah pusat,” ungkap mantan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) ini.

Lagi pula, tak seperti jatah untuk infrastruktur, dana alokasi khusus (DAK) bagi Kaltim malah turun-naik. Padahal dalam perhitungan pemprov, kata Rusmadi, provinsi ini setidaknya membutuhkan anggaran Rp 26 triliun untuk membangun/memperbaiki jalan nasional di sekujur tubuh Benua Etam.

Jokowi bukannya tak mendengar keluhan itu. Akhir pekan kemarin sebelum dilantik, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengumpulkan seluruh koalisi partai pendukungnya hingga level daerah guna menyerap kebutuhan pembangunan. Termasuk DPD PDI Perjuangan Kaltim.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Dody Rondonuwu, dirinya menyampaikan langsung aspirasi masyarakat daerah ini kepada Jokowi dalam pertemuan di rumah dinas gubernur DKI, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut.