Kaltim Minta Pusat Seriusi 'Carbon Trade'

JAKARTA - Pemprov Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk serius menuntaskan aturan mengenai perdagangan karbon (carbon trade), sehingga upaya provinsi menjaga hutan lestari bisa mendapat hasil sepadan. "Pemerintah pusat kami harapkan lebih serius dalam mengkaji aturan mengenai carbon trade," tegas Farid Wadjdy, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (22/11).

Dijelaskan Farid, Kaltim sudah cukup membantu dalam menekan efek pemanasan global, dengan menjaga keberadaan hutan lindung yang lestari. Misalnya melalui keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Kutai, serta Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Belum lagi kawasan hutan lain yang masih dibiarkan utuh, di samping tetap ada yang dimanfaatkan untuk eksplorasi sumber daya alam.

Namun sejauh ini, kata Farid pula, Kaltim belum mendapatkan apa-apa dari upaya menjaga keberadaan hutan lestari itu. Kecuali katanya, hanya sebatas penghargaan-penghargaan skala nasional dan internasional. Sementara aturan carbon trade ini, menurutnya pula, sudah sangat internasional.

Masyarakat adat di Kaltim, kata Farid lagi, juga sudah memiliki kesadaran ikut menjaga keberadaan hutan. "Pemerintah juga harus memberikan penghargaan kepada masyarakat pedalaman dan masyarakat adat, yang sudah menjaga alam secara turun-temurun dengan hukum adat," ujarnya.