Kaltim Tolak Pembatasan Produksi Batu Bara
jpnn.com, BALIKPAPAN - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, idealnya memang jangan sampai ada penurunan produksi batu bara.
Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri saat ini tengah berharap-harap cemas. Bayang-bayang ekonomi terpuruk dalam tiga tahun mendatang kembali membayangi.
Hal itu seiring permintaan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut pembatasan produksi batu bara.
Hadi Mulyadi menyatakan, pembatasan yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendisiplinkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memang diperlakukan.
“Kita tahu beberapa tahun yang lalu, batu bara jatuh, ekonomi Kaltim terpuruk. Efeknya sangat luas, hingga ke seluruh sektor usaha di Kaltim,” ujar Hadi, Kamis (21/3).
Namun, persentase pembatasan hanya 33 juta ton dari sebelumnya 69 juta ton telah melampaui 50 persen produksi batu bara di Kaltim.
“Kami sudah bernegosiasi dengan kementerian. Ini sedang dengan Komisi VII,” imbuh Hadi.
Untuk mengatasi pemegang IUP yang nakal, diperlukan alternatif lain. Salah satunya dengan menguatkan peran pengawas seperti aparat kepolisian dan hakim untuk melakukan penindakan secara tegas jika ditemukan pelanggaran.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, idealnya memang jangan sampai ada penurunan produksi batu bara.
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- Sustain Sebut Peningkatan Pungutan Batu Bara Bisa Dialokasikan untuk Transisi Energi
- Restitusi Berduit
- Haris Azhar Minta Aktivitas Tambang Batu Bara Perusahaan Ini di Musi Banyuasin Dihentikan
- Keinginan Prabowo Kurangi Penggunaan Batu Bara di 2040 Disambut Baik
- Airlangga Sebut Indonesia Berpotensi jadi Pusat 'Critical Minerals & Renewable Energy'