Kamhar Demokrat Kritik Jokowi yang Kasak-kusuk Soal Pencapresan, Belajarlah dari SBY
jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengkritik keras kasak-kusuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasangkan dan menjegal tokoh menjadi capres-cawapres.
Kamhar mengatakan kasak-kusuk Jokowi itu menjadi pertanda kepala negara tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi.
"Pengondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon yang tak dikehendaki menjadi tanda dia (Jokowi, red) tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan," kata dia melalui layanan pesan, Senin (8/5).
Kamhar melanjutkan Jokowi bakal memiliki catatan negatif apabila kasak-kusuk memasangkan dan menjegal tokoh menjadi capres-cawapres terus dilanjutkan.
"Sejarah akan mencatat ini sebagai legacy yang buruk dalam perjalan demokrasi bangsa pascareformasi," ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Kamhar mengatakan menjadi negarawan berarti menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai kepentingan utama. Dia meminta Jokowi tidak mementingkan keinginan golongan atau kelompok.
"Menjadi negarawan berarti menjadi petugas rakyat, bukan petugas partai. Seorang negarawan dan demokratis sejati senantiasa menjadikan daulat rakyat yang dipedomani dan dilayani bukan daulat tuan," ujarnya.
Kamhar mengatakan PD tidak akan lelah mengingatkan Jokowi belajar dari Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjaga kualitas pemilu agar demokratis.
Kamhar Lakumani mengatakan kasak-kusuk Presiden Jokowi dalam pencapresan menjadi pertanda kepala negara tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi.
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?
- Bendungan Hasto
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi