KAMI Berhak Kritisi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menyatakan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan bukanlah ancaman bagi pemerintah.
Menurut Ujang, sudah menjadi hak rakyat untuk mengkritisi pemerintah.
"Termasuk hak KAMI juga untuk dapat mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin," kata Ujang kepada JPNN.com, Selasa (4/8).
Sekali lagi, Ujang menegaskan bahwa KAMI bukanlah ancaman, tetapi mitra strategis bagi pemerintah.
"Karena bagaimanapun pemerintah butuh kritik dari publik, termasuk kritik dari KAMI," tambahnya.
Oleh karena itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia tersebut meminta kehadiran KAMI jangan dijadikan sebagai ancaman.
"Karena bangsa ini butuh kritik. Dan bangsa ini juga jangan jadi bangsa yang antikritik," kata Ujang.
Dia mengingatkan bila ada anak bangsa yang berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum untuk mengkritik pemerintah, lalu dianggap ancaman, itu artinya bukanlah negara demokratis.
Ujang Komaruddin menyatakan KAMI bukanlah ancaman pemerintah, melainkan mitra strategis yang berhak mengkritisi pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
- Marak Bagi-Bagi Bansos Jelang Pilgub Kalteng 2024, Pengamat Ingatkan Soal Ini, Tegas!
- Erick Thohir Pekerja Keras dan Loyal, Pantas Dipanggil Prabowo
- Pembubaran Diskusi Merusak Demokrasi, Sahroni Puji Langkah Cepat Polisi Menangkap Pelaku
- Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi, Din Syamsuddin: Refleksi dari Kejahatan Demokrasi
- Cerita Din Soal Sekelompok Orang Bubarkan Diskusi di Hotel Grand Kemang, Hmm...
- Polisi Sudah Tahu Pelaku yang Membubarkan Paksa Diskusi di Kemang