KAMI Suarakan Penundaan Pilkada, Gatot Nurmantyo Ingatkan Presiden Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyerukan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.
Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, KH Rochmat Wahab dan Prof M Din Syamsuddin selaku Presidium KAMI meminta KPU dan pemerintah membatalkan atau menunda pesta demokrasi tersebut.
"KAMI meminta kepada KPU dan pemerintah untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan Pilkada tersebut sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia," ujar Gatot melalui keterangan tertulis yang diterima jpnn.com, Minggu (20/9).
KAMI juga mengingatkan KPU dan pemerintah memiliki rasa keprihatinan (sense of crisis) terhadap pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air. Sebab, virus pemicu pandemi global itu terus menjalar dan menimbulkan korban yang makin banyak.
"Pembatalan atau penundaan tersebut sejalan dengan pikiran KAMI bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat dari pada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik," tegas Gatot.
KAMI juga menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.
Oleh karena itu KAMI meminta kepada semua pihak khususnya pemerintah bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, baik dalam perkataan maupun perbuatan nyata, serta menaati amanat konstitusi.
"Pelaksanaan pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut dan melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi," tegas Gatot.(fat/jpnn)
Gatot Nurmantyo mengingatkan Presiden Jokowi tak melanggar amanat konstitusi tentang kewajiban pemerintah melindungi seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi