KAMMI Desak KPK Selesaikan Kasus Century
![KAMMI Desak KPK Selesaikan Kasus Century](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20131230_164454/164454_364242_KPK_besar1.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar Ketua KPK, Abraham Samad bisa memenuhi janjinya untuk menyelesaikan kasus Century.
"Segera penjarakan aktor utama kasus Century," kata Presidium Nasional KAMMI, Herdi Jayakusumah saat berorasi di depan KPK, Jakarta, Senin (30/12).
KAMMI menilai banyak keganjilan dalam setiap proses penyidikan. Selain itu terkesan ada perlakukan istimewa khususnya terhadap para punggawa istana.
Salah satu perlakuan istimewa itu ketika KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden, Boediono dan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait kasus Century. KAMMI meminta lembaga antikorupsi itu menangkap Boediono dan Sri Mulyani. "KPK harus segera menangkap Boediono dan Sri Mulyani," ucapnya.
Selain itu, KAMMI meminta agar KPK menuntaskan kasus korupsi yang besar tanpa tebang pilih. "Tuntaskan kasus besar dengan tanpa menghilangkan nama-nama penting sebagai pihak yang terkait kasus korupsi," ujar Herdi.
KAMMI, lanjut dia, akan terus memantau kinerja pimpinan KPK dalam menuntaskan kasus korupsi. "Kami akan terus melakukan pemantaun terhadap kerja para bapak-bapak disana (KPK)," kata Herdi. (gil/jpnn)
JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gelar Audiensi dengan BNN, PTPN III Berkomitmen Cegah Penyalahgunaan Narkoba
- Soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari Gegara Asusila, KPPI Singgung Pidana
- DMI Imbau Remaja Gabung Prima Agar Terhindar dari Judi Online
- Dukung Proses Hukum di KPK, Asuransi Jasindo Pastikan Sangat Kooperatif
- Relawan Kita Ajak Komunitas Disabilitas Rumuskan Jakarta yang Lebih Humanis
- TPP PNS Bakal Dipotong untuk Bayar Gaji PPPK Paruh Waktu? Terungkap di DPR