Kampanye di Monas, Jokowi Harus Minta Maaf

jpnn.com - JAKARTA - Pembelaan Joko Widodo (Jokowi) yang  berdalih tidak tahu aturan mengenai larangan kampanye di kawasan Monumen Nasional (Monas) menunjukan ketidakdewasaannya dalam berpolitik.   

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Jokowi seharusnya minta maaf bukan membela diri.   

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, capres nomor urut 2 itu seharusnya mengetahui larangan yang tertuang dalam SK Gubernur dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Nggak mungkin nggak tahu, sebagai gubernur harusnya paham aturan itu. Kalau memang khilaf, Jokowi harus minta maaf,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6).

Hendri menduga, Jokowi dan tim suksesnya mulai tidak yakin memenangkan pertarungan 9 Juli mendatang. Ketidakyakinan itu yang membuat mereka mencuri-curi kesempatan kampanye di tempat terlarang. Sebelumnya, Jokowi kampanye saat pengambilan nomor urut capres cawapres, 1 Juni lalu   

“Jokowi seperti tidak pede menang. Kalau yakin menang, ya patuhi aturan yang berlaku,” katanya. Selain itu,   Selain itu Hendri mengkritisi gaya kampanye Jokowi yang kerap menyindir lawan politiknya. Misalnya, Jokowi mengungkapkan track record-nya di pemerintahan yang tidak dimiliki Prabowo.   

“Jalur Jokowi di birokrasi. Porsinya sebagai mantan walikota Solo dan gubernur Jakarta yang dia tinggalkan. Sementara Prabowo di militer. Dua-duanya punya jasa. Kalau mau banding-bandingin, Jokowi juga tidak pernah perang seperti  Prabowo,” tuturnya.   

Hendri berharap, pasangan capres cawapres bisa bersaing secara sehat dengan tidak saling menjatuhkan. Sebab, sikap mereka menjadi panutan para pendukungnya. Pendukung akan saling menyerang saat sang pemimpin melakukan serangan.

"‎Calon pemimpin harus menunjukan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Harus menggunakan cara-cara elegan. Terkait kampanye di Monas, Jokowi harus ‘disentil’. Kalau memang tidak tahu aturan, harus diingatkan,” tegas Hendri.