Kampung Deret Jokowi Harus Pertimbangkan Aspek Psikologis

JAKARTA - Dosen teknik planologi Universitas Trisakti Jakarta, Hanny W Wiranegara menilai pemerintah pusat maupun daerah (pemda) selama ini kewalahan mengelola rumah susun. Pasalnya, warga yang disasar untuk tinggal di tempat tersebut biasanya tidak betah hingga akhirnya memilih kembali ke daerah permukiman semula dengan alasan karena merasa tidak guyub (harmoni).

Menurut Hanny, kondisi itu pula yang perlu diantisipasi dalam program Kampung Deret atau penataan pemukiman di pinggiran kali yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Hanny, program kampung deret juga perlu memertimbangkan faktor psikologis agar warga yang tinggal di dalamnya juga betah.

“Hingga saat ini, peraturan terkait rumah susun masih terfokus pada aspek pembiayaan. Padahal yang tak kalah penting adalah turut memerhatikan aspek psikologi masyarakat dan sosio-kultural yang ada. Sehingga program itu dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Hanny saat memertahankan disertasi doktoralnya berjudul 'Model Harmoni Lingkungan Rumah Susun Menuju Komunitas Berkelanjutan' di sidang terbuka Senat Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sabtu (24/11).

Hanny mengambil contoh penghuni rusun Kemayoran. Ternyata saat ini hampir 50 persen dari semua unit yang ada, tidak lagi dihuni kelompok sasaran yang direncanakan. Mereka digantikan penghuni baru yang biasanya berpendapatan lebih tinggi dari penghuni rusun. Penyebabnya, karena tidak ada harmoni individu, harmoni sosial, dan harmoni unsur lingkungan dalam komunitas rusun yang baru terbentuk.