Kampus Terancam Ditutup, Mahasiswa Doa Bersama di Makam

Karena opsi pertama gagal, alternatif kedua menjadi pilihan yakni gabung dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

‘’Kebetulan ada Poltekkes yang menawari. Tapi rencana itu terancam batal karena bupati tidak memberikan lahan sebagai syaratnya,’’ terangnya.

Sedangkan opsi ketiga, lanjut Eqi, jelas tidak mungkin dilakukan swastanisasi karena Akper Pemkab lembaga milik pemerintah. Maka pilihan terakhir hanya tinggal menutup kampus tersebut.

Hal itu disayangkannya lantaran sebelumnya pemkab sudah menyetujui untuk melepas lahan seluas kurang lebih 1,5 hektare itu.

Namun, belakangan tiba-tiba bupati menyampaikan pemkab tidak akan melepasnya. ‘’Kami juga tidak tahu alasannya apa kok tiba-tiba berubah tidak diberikan,’’ ujarnya.

Padahal, lanjutnya, dengan bergabung ke Poltekkes Malang akan berdampak baik bagi mahasiswa Akper Pemkab. Selain itu, bagi masyarakat Ponorogo karena ke depan Ponorogo akan memiliki PTN kesehatan mandiri.

Saat ini, lanjut Eqi, Akper Pemkab memiliki 282 mahasiswa aktif dan 1.275 lulusan. Jika ke depan ditutup, mereka khawatir mahasiswa baru tidak bisa meneruskan perkuliahan.

‘’Jumlahnya ada 40 orang yang terancam tidak bisa lulus jika kampus sini ditutup tahun 2019,’’ paparnya.