Kamrussamad: Dampak Kenaikan Harga BBM Harus Diantisipasi Sangat Serius

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menekankan pentingnya mengantisipasi dampak jangka pendek dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Secara alamiah, kata dia, kebijakan kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh ke berbagai sektor, terutama berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
“Karena itu, program bantuan sosial yang menjadi penyangga harus benar-benar kuat, baik dari sisi besaran rupiah, jumlah penerima dan jangka waktunya,” kata Kamrussamad dalam diskusi publik Poligov “Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Kemiskinan dan Tingkat Kepuasan Masyarakat”, di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (11/9).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan di satu sisi alokasi subsidi bantuan langsung tunai BBM Rp 24,17 triliun penting untuk mengurangi tekanan masyarakat akibat harga-harga yang meningkat.
Akan tetapi, lanjut dia, yang perlu diingat Menteri Keuangan Sri Mulyani ialah ini tidak menjangkau seluruh warga yang benar-benar terdampak kenaikan harga BBM.
Legislator dari Dapil III DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) ini memaparkan bahwa jumlah penduduk yang saat ini berstatus miskin ekstrem ada 10 juta orang. Jumlah kemiskinan umum 26 juta orang.
“Sementara, jangkauan bansos BBM baik dalam bentuk BLT dan BSU (bantuan subsidi upah) tidak sebanyak itu,” kata dia. Oleh sebab itu, Kamrussamad mendorong supaya alokasi bansos ditingkatkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023.
“Bansos perlu ditingkatkan sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR Kamrussamad mengingatkan dampak kenaikan harga BBM harus diantisipasi dengan sangat serius.
- Penjelasan Sri Mulyani soal Sumber Pembiayaan Program 3 Juta Rumah, Ternyata
- Eddy Soeparno Sampaikan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data Ilmiah Saat Berbicara di UGM
- Bu Sri Mulyani Bertitah, Tenaga Honorer Tidak Akan Terkena PHK
- Gita Wirjawan dan Sri Mulyani Bicara Menjaga Stabilitas Fiskal RI di Tengah Ketidakpastian Global
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya
- Coretax Bikin Masyarakat Resah, ORI Minta DJP Segera Beri Solusi