Kamrussamad Dorong Pemda Miliki Menteri Keuangan Daerah yang Mumpuni
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong Pemda memiliki "menteri keuangan" sendiri untuk mengorkestrasi APBD.
Kamrussamad menyetujui gagasan Menkeu Sri Mulyani agar Pemda juga perlu memiliki arsitek keuangan daerah yang memiliki kapasitas.
Menurut dia, tagline Menkeu SMI “Spending Better” bisa terwujud di penyerapan anggaran daerah.
"Karena itu, agar DAU ini dikelola lebih optimal, butuh arsitek keuangan daerah yang mumpuni. Kapasitas pengelola keuangan daerah harus diperkuat. Dengan demikian, akan ada sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam pengelolaan TKD ini, sehingga terjadi akselerasi pembangunan di daerah," kata dia dalam siaran pers, Rabu (8/6).
Anggota Fraksi Gerindra itu memandang pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi di 2000-2022, dari 2017 hingga 2019.
Dia juga mengatakan transfer ke daerah (TKD) terus meningkat. Namun sayangnya, jumlah ini secara pemanfaatan masih belum optimal.
"Mulai dari rendahnya pemanfaatan untuk belanja sosial, hingga serapan TKD yang masih minim dan dikejar di akhir-akhir tahun," jelas dia.
Menurut dia, TKD penting untuk akselerasi pembangunan daerah. Pemda bersentuhan langsung dengan rakyat.
Kamrussamad menilai Pemda harus punya menteri keuangan yang berperan sebagai arsitek keuangan daerah dan memiliki kapasitas.
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya