Kamrussamad: PPKM Darurat Dihentikan, Angka Kematian Berpotensi Tembus 5.000 per Hari
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mendorong pemerintah agar melanjutkan dan memperluas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk mencegah penularan Covid-19 sampai 17 Agustus 2021.
Dengan catatan, kata Kamrussamad, saat peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia nanti, vaksin rakyat sudah mencapai 70 persen, bed occupancy ratio (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit kembali ke posisi 70 persen.
Kemudian, layanan medis rakyat yang melakukan isolasi mandiri terjangkau 70 persen, berupa paket obat gratis dan paket sembako
“Perpanjangan tersebut harus diikuti dengan kebijakan fiskal untuk bantuan tunai bagi pedagang pasar, warteg, kedai kopi, tukang tambal ban motor, bengkel tradisional, buruh serta pekerja,” kata anggota Komisi IX DPR itu kepada JPNN.com, Minggu (18/7).
Kamrussamad berpandangan apabila PPKM darurat tidak diperpanjang saat ini, dengan posisi baru 30 persen rakyat yang mengikuti vaksinasi, tingkat hunian rumah sakit rujukan masih 120 persen, RS darurat terjadi antrean di mana-mana, jutaan warga masih isolasi mandiri belum terjangkau layanan medis akan sangat berbahaya.
“Ini sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan angka kematian menembus 5000 orang per hari karena tidak terjangkau layanan medis,” kata dia.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), itu juga menilai bahwa percepatan vaksinasi yang digerakkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN), sudah tepat.
“Karena rakyat merasa lebih terjamin dan terlindungi secara psikologi,” tegasnya. (boy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mendorong pemerintah melanjutkan dan memperluas PPKM darurat sampai 17 Agustus 2021. Dia khawatir apabila tidak diperpanjang maka akan sangat berbahaya, dan tingkat kematian akibat Covid-19 makin melonjak.
Redaktur & Reporter : Boy
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Tegas! Kawendra Desak Bos Semen Singa Merah Bertanggung Jawab kepada Masyarakat Jember