Kamrussamad Sebut Roadmap Ekonomi 2021 Sri Mulyani tak Sinkron
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyelesaikan penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan Pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam rapat paripurna, Selasa (12/5).
Adapun kebijakan fiskal 2021 mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Menkeu menekankan, pada 2021, fokus pembangunan ditujukan pada pemulihan ekonomi, industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana.
Fokus pembangunan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Menkeu mengungkapkan asumsi makro 2021 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen dan inflasi 2.0-4,0 persen.
Kemudian nilai tukar rupiah Rp 14.900 per dolar AS, serta harga minyak mentah 40-50 USD/barrel.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan asumsi yang dipakai Menkeu tersebut terlalu optimis.
"Kami nilai terlalu optimistis. Ini dikarenakan kontraksi ekonomi akibat Covid, masih terus berlangsung. Kita belum bisa memastikan krisis kesehatan akan berhenti di kuartal ketiga atau keempat 2020," kata dia dalam keterangan tertulis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyelesaikan penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan Pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) 2021 kepada DPR, Selasa (12/5).
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025