Kandidat Kabinet Rakyat Dinilai Masih Belum Bersih
jpnn.com - JAKARTA - Meski belum dipastikan menang oleh Mahkamah konstitusi (MK), pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mantap menyatakan siap untuk memimpin pemerintahan ke depan.
Salah satunya dengan membentuk tim transisi dan menyaring sejumlah nama yang akan duduk di kursi kabinet, salah satunya melalui penjaringan di situs kabinetrakyat.org.
Pro kontra atas sejumlah nama yang muncul dalam kandidat menteri ini pun terus bermunculan. Salah satunya masih adanya sejumlah nama yang diduga bermasalah, atau yang masih berurusan dengan hukum, khususnya alam kasus korupsi.
“Saya melihat masih ada muncul kandidat menteri yang muncul di publik, khususnya di situs kabinetrakyat orang-orang yang terindikasi korupsi. Jika mereka jadi masuk kabinet, pastinya akan menciderai pemerintahan ke depan yang ingin memerangi korupsi,” kata pengamat politik dari PolcoMM Institute, Heri Budianto, kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (7/8).
Tanpa mau menyebut sosok yang dimaksud, ia pun menegaskan sejumlah nama itu berasal dari partai politik koalisi pendukung pasangan nomor urut 2 itu. “Intinya, calon menteri harus bebas dari korupsi, disebut saja berbahaya apalagi sudah pernah dipanggil penegak hukum,” cetusnya.
Namun sebagaimana diketahui, sejak tim pemenangan Jokowi-JK dibentuk, publik sudah mengkritik dengan masuknya sejumlah nama yang diduga terlibat dan pernah menjadi terdakwa korupsi.
Anggota tim sukses tersebut misalnya penggerak saksi dan koordinator wilayah Sulawesi, Olly Dondokambey; penasihat tim kampanye, Muhaimin Iskandar; penggerak pemilih, Idham Samawi; dan anggota tim ahli, Rokhmin Dahuri.
Meski begitu, dengan adanya tim transisi ataupun situs kabinetrakyat ini tetap mendapat apresiasi sebagai bagian dari masukan dan krtik dari rakyat tentang kabinet.
JAKARTA - Meski belum dipastikan menang oleh Mahkamah konstitusi (MK), pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP