Kandidat Temukan Kejanggalan, Desak Penetapan DPT Ditunda
jpnn.com - BONTANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang sudah menjadwalkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) digelar 1 Oktober nanti. Kendati demikian, pasangan calon perseorangan Neni Moerniaeni-Basri Rase mendesak agar penetapan ditunda.
Pasangan yang identik dengan sebutan Nebas (Neni-Basri) itu beralasan, tim sukses (timses) mereka menemukan adanya indikasi kecurangan terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara ilegal. Dugaan kecurangan itu diperoleh oleh timses tingkat kelurahan.
“Ada beberapa KTP yang ditemukan tidak ada alamat jelas. Banyak yang meninggal dan pindah, ternyata masih terdata di DPS (Daftar Pemilih Sementara). Atas temuan ini, kami minta penundaan penetapan DPT sebelum validasi data di tingkat RT (rukun tetangga) clear,” ujar Neni.
Menurut Neni, timses mereka di lapangan menemukan 20-40 KTP di tiap RT-nya.
“Begitu ditemukan, lalu dicek. Ternyata tidak jelas. Saya berharap kepada masyarakat Bontang, ini betul-betul diawasi. Saat pemutakhiran data DPS ke DPT, anehnya ada nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam KTP, tapi tidak ada alamatnya. Lantas, kalau tidak alamatnya, nanti dia mencoblos di mana. Inilah yang harus diklarifikasi, apakah ini dicoret? Karena kami takut ini disalahgunakan. Kami ingin antisipasi adanya penyalahgunaan,” jelas Neni.
Terkait temuan kejanggalan ini, dia menambahkan, pihaknya akan segera menyurati KPU. Sementara, timses Nebas, Haeriadi mengatakan, ada lonjakan jumlah pemilih pada pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang cukup besar.
“Jumlah pemilih saat pilpres hanya 118 ribu (tepatnya 118.725), dan sekarang (DPS, Red.) naik menjadi 124 ribu (tepatnya 125.753). Melonjaknya terlalu fantastis,” ujar Haeriadi.
BONTANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang sudah menjadwalkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) digelar 1 Oktober nanti. Kendati demikian,
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
- Dituding Berperan Memenangkan Istri di Pilkada Serang, Mendes PDT Merespons