Kang Agun Konsisten Tolak Dana Aspirasi, Ini Alasannya
jpnn.com - JAKARTA - Aggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan dirinya konsisten akan menolak dana aspirasi DPR atau usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang mekanismenya telah ditetapkan menjadi Peraturan DPR RI.
Bahkan, politikus Golkar yang akrab disapa Kang Agun itu tidak akan menandatangani formulir isian pengajuan aspirasi daerah pemilihannya.
"Konsisten. Saya menolak untuk mengisi dan menandatangani formulir isian pengajuan program pembangunan daerah pemilihan," kata Agun di gedung DPR Jakarta, Rabu (24/6).
Politikus Golkar kubu Agung Laksono itu menyampaikan bahwa penolakan juga dilakukannya karena keputusan tersebut dipaksakan di paripurna tanpa menggunakan pemungutan suara karena adanya penolakan dari tiga fraksi; PDIP, Nasdem, dan Hanura.
"Jangankan tiga fraksi, satu anggota saja tidak bersetuju maka (keputusan) harus dilakukan melalui voting karena tak didapatkan aklamasi. Kemudian tidak menempuh dahulu musyawarah mufakat," jelasnya.
Mantan ketua Komisi II DPR ini meyakini dana aspirasi akan menimbulkan ketidakadilan bagi daerah-daerah yang luas wilayahnya dan tersebar di lautan namun penduduknya kecil seperti Maluku, Kepri, dibandingkan di Jawa.
"Program ini akan menjadi alat pencitraan yang merugikan bagi caleg-caleg baru dan partai-partai yang kursinya kecil, program ini juga akan menjadi kongkalingkong yang rawan koruptif," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Aggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat X, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan dirinya konsisten akan menolak dana aspirasi DPR atau usulan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Prakiraan Cuaca BMKG, Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini
- Anggota DPR RI Mufti Anam Kecam Aksi Transgender Isa Zega Umrah Pakai Jilbab
- Kabar Terbaru Rencana Perubahan Aturan Penempatan Guru PPPK, Siap-siap ya
- Polda Metro Jaya Pastikan Kasus Firli Bahuri Terus Berlanjut
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Non-Database BKN Harus Cermat, Ada Usulan Baru soal PPPK 2024, Bisa Bikin Senang