Kang Hasan Janji Kawal Pengangkatan Guru Honorer Jadi CPNS

jpnn.com, DEPOK - Calon gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin memberi perhatian serius pada persoalan guru honorer. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat guru honorer menjadi CPNS perlu dikawal karena hal itu bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat banyak.
Hasanuddin menyatakan itu ketika menerima bertemu perwakilan guru-guru honorer dan madrasah se-Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/2). Calon gubernur bernomor urut 2 itu berjanji akan mengawal kebijakan Presiden Jokowi sehingga tak ada guru honorer di Jabar yang tak diangkat menjadi CPNS.
"Saya sangat memperhatikan tentang guru honorer dengan sungguh-sungguh, dan terkait kebijakan Pak Jokowi saya akan kawal hingga sampai kepada seluruh guru honorer di Jawa Barat," ujar Hasanuddin.
Pertemuan Calon Gubernur Jawa Barat TB Hasanuddin dengan para guru honorer di Depok, Kamis (15/2).
Politikus yang kini beken disapa dengan panggilan Kang Hasan itu mengaku sudah mempelajari berbagai situasi yang dihadapi para guru honerer di Jawa Barat. Menurutnya, pengangkatan guru honorer sebagai CPNS harus berjalan terbuka dan adil sesuai masa pengabdian.
Hasanuddin menegaskan, tak semestinya guru honorer yang baru saja mengabdi tiba-tiba menjadi CPNS. “Harus sesuai data agar fair dan alangkah lebih baik yang senior didahulukan,” ujarnya.
Sementara Koordinator Guru Honorer se-Kota Depok Jujun Rosadi mengaku bahagia karena bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada calon pemimpin Jawa Barat. Jujun menyebut Kang Hasan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib para guru honorer di Jawa Barat.
Calon gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin memberi perhatian serius pada persoalan guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi CPNS.
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik
- Sidang Lanjutan Hasto Kristiyanto Dihadiri Elite PDIP, Kepala Daerah, dan Keluarga