Kantongi Fee Rp 1.300 per Kg Ikan Impor, Dirut BUMN Perikanan Jadi Tersangka Suap
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda alias RSU sebagai tersangka penerima suap kuota impor ikan 2019. Lembaga antirasuah itu juga menetapkan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa alias MMU sebagai tersangka penyuap Risyanto.
Sebelumnya Risyanto dan Mujib terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (23/9). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, status penyelidikan kasus suap itu telah dinaikkan ke tahap penyidikan diikuti penetapan tersangka.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka," kata Saut dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (24/9).
Saut menjelaskan, KPK menemukan adanya suap dalam bentuk fee untuk Risyanto dari setiap kilogram frozen pacific mackerel yang diimpor ke Indonesia. "Ini seharusnya tidak terjadi sehingga masyarakat bisa menikmati ikan dengan harga yang lebih murah," ujar Saut.
Lebih lanjut Saut mengatakan, KPK menyangka Risyanto menerima uang sebanyak USD 30 ribu dari Mujib untuk keperluan pribadinya. Uang itu diserahkan melalui perantara berinisial ASL yang kini berstatus saksi.
Saut memerinci, Risyanto setelah menerima rasywah lantas disodori daftar kebutuhan impor ikan PT Navy Arsa Sejahtera. Isi daftar itu adalah jenis ikan dan jumlah yang akan diimpor.
Mujib juga menawarkan commitment fee kepada Risyanto. Dari setiap kilogram frozen pacific mackerel yang diimpor PT Navy Arsa Sejahtera, Risyanto memperoleh Rp 1.300.
"Commitment fee yang disepakati adalah sebesar Rp 1.300. KPK juga akan mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain yaitu sebesar USD 30 ribu, SGD 30 ribu dan SGD 50 ribu," ucap Saut.
KPK menetapkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda alias RSU sebagai tersangka penerima suap kuota impor ikan 2019.
- KPK Periksa Advokat Simon Petrus
- KPK Bawa 3 Koper Setelah Geledah Rumah Wantimpres Era Jokowi
- KPK Lakukan Penggeledahan di Menteng, Rumah Siapa?
- BNI Perkuat Tata Kelola Perusahaan & Pemberantasan Korupsi, Dukung Asta Cita Presiden RI
- KPK Sebut Wali Kota Semarang Mangkir dari Pemeriksaan, Bakal Jemput Paksa?
- KPK Kembali Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita Hari Ini