Kantor Baru DPD Telan Hampir Rp700 Miliar

Dia menegaskan, kali ini Ketua DPR jangan diam saja. "Ini harus dihapus demi hati nurani rakyat," tegasnya.

Dia menegaskan, rakyat daerah tidak butuh kantor baru DPD senilai Rp699,7 miliar. "Rakyat daerah butuh keberpihakan RAPBN 2013 untuk memperbaiki infrastuktur jalan yang banyak rusak serta kewenangan DPD yang perlu ditingkatkan agar bisa “bergigi” menghadapi eksekutif," kata Uchok lagi.

Ia menambahkan, kalau kewenangan DPD tidak ditingkatkan, "Maka anggota DPD bisa-bisa dianggap hanya makan "gaji buta", dan tidak akan bisa memerjuangkan aspirasi rakyat daerah masing-masing," ujarnya.

Misalnya dicontohkan Uchok, pemerintah selalu mengklaim bahwa anggaran transfer daerah semakin besar dan terus ditingkatan. Padahal, lanjut dia, dalam kajian FITRA, proporsi anggaran transfer daerah untuk setiap tahun sebetulnya tidak pernah naik. "Tetap saja berkisar antara 30–31 persen untuk setiap tahun," paparnya.