Kantor Bupati Bangkalan Ditutup, LaNyalla Minta Tracking Ketat Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Satgas Penanggulangan Covid-19 melakukan tracking ketat di internal pegawai Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pascapenutupan kantor bupati Bangkalan akibat corona.
LaNyalla menegaskan upaya itu harus dilakukan agar tak timbul klaster baru lantaran banyaknya pegawai Pemkab Bangkalan yang terpapar Covid-19.
Ia menilai langkah Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron sudah tepat dengan menutup sementara kantor bupati. Beserta 11 kantor layanan pemerintahan lainnya.
"Selanjutnya segera lakukan tracking di lingkungan kantor pemerintahan yang telah kontak dengan 10 pejabat yang terpapar Covid-19," kata LaNyalla dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (18/1).
La Nyalla juga meminta kepada para pejabat tersebut untuk patuh melakukan isolasi mandiri agar tak membuat penyebaran Covid-19 makin masif.
LaNyalla meminta kepada segenap pejabat dan seluruh ASN di Kabupaten Bangkalan untuk mewaspadai penyebaran Covid-19.
Selain itu, tegas dia, segera mengambil langkah antisipasi dengan melakukan isolasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Terutama kepada keluarga agar tak menjadi klaster baru di lingkungan keluarga mereka masing-masing.
La Nyallaa meminta para pejabat patuh melakukan isolasi mandiri agar tak membuat penyebaran Covid-19 makin masif.
- Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Usut Kasus Korupsi di Kemenkes, KPK Periksa Dirut PT Bumi Asia Raya
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Korupsi Insentif Nakes RSUD Palabuhanratu, Polda Jabar Tangkap 3 Tersangka Baru
- Korupsi Pengadaan Masker Covid-19 di NTB, Kerugian Negaranya