Kantor Digeledah KPK, Bupati Kotim Bungkam

jpnn.com - SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi enggan berkomentar terkait penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kotim sepekan lalu. Tak ada sepatah kata pun yang dilontarkan Supian Hadi kepada wartawan yang meminta keterangan kepadanya.

Supian Hadi pertama kali muncul di hadapan publik pada Kamis (20/11). Ia menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi. Kemudian, pada Sabtu, Supian hadir dalam Jumpa Bakti Gembira (Jembara) Palang Merah Indonesia (PMI), Sabtu (22/11). Saat ditemui Radar Sampit (JPNN Grup) usai kegiatan itu, Supian bungkam. Ia langsung beranjak menuju mobilnya sambil menggelengkan kepala.

Sikap Supian itu agak berbeda dari biasanya yang selalu melayani pertanyaan wartawan mengenai seputar permasalahan yang terjadi di Kotim. Dalam catatan Radar Sampit, Supian juga terbuka setiap ditanya mengenai masalah hukum yang menyeret jajarannya, termasuk soal korupsi.

Kader PDI Perjuangan itu sempat “menghilang” di Sampit sejak munculnya tim penyelidik KPK pada 12 November lalu. Ia dikabarkan berada di Jakarta. Pada Kamis (13/11), Supian yang seharusnya dijadwalkan menghadiri kegiatan musyawarah besar (mubes) pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara, batal hadir. Hanya Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri yang terlihat saat itu.

“Gara-gara tiga huruf itu datang (KPK, red), akhirnya dia (Supian Hadi, red) juga menghilang. Seharusnya dia menghadiri kegiatan mubes waktu itu,” kata salah seorang sumber Radar Sampit di internal pemkab saat itu.

Selama tim KPK bekerja mendatangi sejumlah instansi, tanggapan mengenai sepak terjang lembaga antirasuah itu hanya disampaikan Taufiq dan Putu Sudarsana, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kotim, Sanggul Lumban Gaol. Itu pun wartawan yang berinisiatif bertanya pada pejabat bersangkutan. Tak ada penjelasan resmi dari pemkab meski publik banyak bertanya mengenai hal itu.

Pengamat Politik dan Hukum Fachri Mashuri sebelumnya mengatakan, sebagai lembaga besar yang biasa membongkar kasus korupsi kelas kakap, kemungkinan KPK tengah membidik orang nomor satu di Kotim. Itu mengingat sepak terjang KPK dalam mengungkap kasus korupsi di daerah yang rata-rata menjerat pucuk pimpinannya.

“Pasti (kedatangan KPK) ada indikasi ini (dugaan korupsi). Seluruh izin memang berawal dari instansi terkait, tetapi ujung-ujungnya kepala daerah,” kata Fachri, Minggu (16/11).