Kantor Pengadilan Tipikor Jakarta Digusur?
jpnn.com - JAKARTA – Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang selama ini berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam waktu dekat akan pindah ke rumah baru. Hal ini menyusul rampungnya gedung baru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Hakim Sutio Jumagi Akhirno membenarkan rencana pemindahan kantor Pengadilan Tipikor Jakarta itu.
“Ya, pada akhir bulan ini rencananya Pengadilan Tipikor Jakarta dan semua pengadilan lainnya yang berada di bawah naungan PN Pusat akan dipindah ke sana,” ucap Hakim Sutio Jumagi Akhirno di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (6/10).
“Akhir Oktober sudah pindah semua, baik PHI, Tipikor, niaga, masalah HAM, semua di sana,” ujar Hakim Sutio menegaskan.
Selama ini, Pengadilan Tipikor Jakarta menempati lantai satu dan dua gedung Ombudsman RI. Namun, hanya ada lima ruangan di tempat itu yang bisa dipakai untuk menggelar persidangan.
Karenanya, Sutio menyambut baik pemindahan (digusur – dipindah, red) ke gedung baru milik PN Jakarta Pusat. Menurutnya, kondisi di gedung Ombudsman RI mulai memengaruhi kinerja para pengadil di Pengadilan Tipikor Jakarta.
“Kita sering sidang dengan empat ruangan, itu sangat kurang sekali. Mudah-mudahan di kantor baru nanti di Bungur nanti, mungkin lebih lancar lagi,” ungkapnya.(dil/jpnn)
JAKARTA – Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang selama ini berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan