Kapal China Mondar-mandir di Natuna, PKS: Luhut Binsar dan Prabowo Diam Saja?
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PKS Mulyanto kembali mengingatkan pemerintah untuk bersikap tegas pada pelanggaran kedaulatan oleh kapal China yang masuk ke perairan Natuna.
"Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/9).
Menurut dia, insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna kembali terjadi beberapa waktu lalu.
Mulyanto mendesak pemerintah khususnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak diam menghadapi kasus pelanggaran kedaulatan oleh China.
Mulyanto menegaskan peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas
"Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," tegas Mulyanto.
Komisi VII DPR RI itu mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi.
Mulyanto mengatakan sebagai Menhan seharusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. "Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu," bebernya.
Politikus PKS Mulyanto kembali mengingatkan pemerintah untuk bersikap tegas pada pelanggaran kedaulatan oleh kapal China yang masuk ke perairan Natuna.
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- 35 Pelamar Lulus SKD CPNS Natuna & Berhak Ikut SKB, Persiapkan Diri dari Sekarang
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Natuna, Pemkab Upayakan Jaringan Internet Stabil
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota
- Pemkab Natuna Mengakomodasi 2 Sanggahan Pelamar PPPK 2024