Kapal China Sering Menerobos Laut Natuna, Begini Saran Dave Laksono untuk Mencegahnya
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai minimnya kehadiran pihak Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyebabkan seringnya kapal negara lain menerobos perbatasan.
Tidak hanya itu, menurut Dave, kondisi itu juga tak jarang menyebabkan saling klaim terjadi, seperti di wilayah Natuna yang belum lama ini ditemukan kembali kapal China menerobos wilayah Indonesia.
Untuk itu, dia mengusulkan penambahan aktivitas di perairan sekitar perbatasan Indonesia yang rawan sengketa guna mempertegas batas wilayah perairan dengan negara lain.
“Harus ada present (kehadiran) kita di seputaran perairan tersebut. Jadi bisa secara patroli, baik itu kapal layar ataupun juga kapal riset kita sendiri,“ kata Dave melalui keterangan yang diterima Jumat (29/10).
Dave menjelaskan aktivitas di perairan tersebut dapat beragam, mulai dari riset, transportasi atau bahkan untuk sekadar memberikan kehadiran bahwa di situ masih diisi dengan kapal-kapal dari NKRI, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.
“Jumlah kemampuan operasionalnya, baik dari Bakamla, KKP, Polair atau semuanya mesti ditambah, sehingga keberadaan itu akan terlihat,“ imbuh politisi Partai Golkar itu.
Menurut Dave, tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen yang sedang digodok Panitia Khusus DPR.
RUU Landasan Kontinen merupakan upaya Indonesia untuk dapat mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyarankan hal ini agar wilayah perairan Indonesia tidak sering diterobos kapal asing.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?