Kapan Orang Sultra Jadi Menteri?

Nama-nama seperti Ridwan Bae, La Ode Ida, La Ode Syarif, Ali Mazi, Hugua, Prof. La Ode Kamaludin, Syarifudin Udu, Amirul Tamim, Abdul Muslim, hingga mantan Gubernur Sultra Nur Alam pernah mencuat di level nasional, tetapi hingga kini, belum ada yang berhasil menembus lingkaran kabinet.

Jika Daerah Lain Bisa, Mengapa Sultra Tidak?

Ketimpangan ini menjadi semakin mencolok ketika kita membandingkan Sultra dengan provinsi lain, seperti Gorontalo, yang bahkan baru memisahkan diri dari Sulawesi Utara pada tahun 2000.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Gorontalo telah berhasil mengirimkan beberapa nama ke kabinet, seperti Fadel Muhammad, Rahmat Gobel, hingga Zainudin Amali.

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran wilayah, jumlah penduduk, atau usia provinsi bukanlah faktor utama dalam menentukan representasi politik di tingkat nasional.

Jika Gorontalo, yang lebih kecil dan relatif baru, bisa mendapatkan tempat, mengapa Sultra dengan segala potensi yang dimilikinya belum mendapat perhatian yang sama? Apakah ini semata-mata karena kurangnya upaya dari tokoh-tokoh Sultra untuk bersaing di panggung nasional, ataukah ada faktor lain seperti kurangnya akses ke pusat kekuasaan?

Masalah Struktural atau Kurangnya Lobi?

Ada beberapa kemungkinan penyebab absennya putra-putri Sultra di kabinet. Salah satunya adalah minimnya lobi politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh daerah. Politik nasional sering kali ditentukan oleh siapa yang memiliki akses dan kemampuan untuk membangun jaringan dengan pusat kekuasaan. Jika tokoh-tokoh Sultra kurang aktif dalam membangun relasi ini, maka peluang untuk masuk ke lingkaran kekuasaan juga semakin kecil.