KAPOK: Ini Alasan DPR Tunda Ketok RAPBN 2016
jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendesak agar RAPBN 2016 disetujui menjadi UU APBN 2016, Kamis (22/10). Namun desakan tersebut tidak bisa dipenuhi.
“Memang ada kok desakan digelarnya Sidang Paripurna DPR untuk menyetujui RAPBN 2016. Tapi kita tolak karena peristiwa serupa pernah terjadi di awal 2015 dan hasilnya sangat mengecewakan. Nggak kapok-kapoknya dukung-mendukung,” kata Anggota DPR RI, Effendi MS Simbolon di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (22/10).
Di samping mengambil hikmah atas percepatan persetujuan RAPBNP 2015, politikus PDIP ini menilai ada kepentingan tersembunyi dari Menteri BUMN.
“Kenapa ditolak?, Karena ada kepentinggannya. Ini kan kepentingan Rini Soemarno, Rini lagi,” tegas Effendi.
Menurutnya, kalau RAPBN 2016 ini cepat disetujui DPR, maka Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN-BUMN akan lolos begitu mudah.
“Saya tidak lihat ya, ada urgensi PMN sebagai kebutuhan saat ini masuk dalam RAPBN 2016. Inikan alih-alih untuk kepentingan para kapitalis yang mencari bagaimana memasarkan uangnya di Indonesia,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.
Dia menjelaskan di Amerika Serikat dan Eropah tidak menarik lagi untuk investasi bahkan banyak yang kolaps. Di Tiongkok juga tidak menarik. Makanya investor buru-buru minta RAPBN 2016 disahkan.
“Masak karena alasan itu, lalu kita iya kan saja,” ucap Effedi.(fas/jpnn)
JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI mendesak agar RAPBN 2016 disetujui menjadi UU APBN 2016, Kamis (22/10). Namun desakan tersebut tidak bisa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Melangkah Maju Menjadi Satu, PT BGR Logistik Indonesia Rayakan HUT ke-3
- 56% Bisnis di Indonesia jadi Korban Fraud Digital, 4 Langkah Penting ini Perlu Diambil
- Konsisten Terapkan Produk Halal, Ajinomoto Raih Penghargaan IHATEC
- Sinar Mas Land Sukses Menyelenggarakan DNA Leadership Summit di BSD City
- Efek Aquabike Championship 2024 Penumpang Ferry di Danau Toba Melonjak 12,7%
- Operasikan Pabrik di Jakarta Timur, Grundfos Gelontorkan Investasi Rp 31 Miliar