Kapolda Akui Sulit Pantau Aktivitas Perairan di Natuna

jpnn.com - NATUNA - Kapolda Kepri, Brigjen Polisi Arman Depari mengakui keterbatasan jumlah personil ditambah kondisi geografis Kepri yang terdiri dengan ribuan pulau menjadi kendala tersendiri dalam penegakkan hukum di laut wilayah Kepri.

Di wilayah perbatasan Natuna khususnya, kejahatan di laut pun menjadi kendala yang sangat sulit karena minimnya peralatan perairan Polri. Apalagi kewenangan kepolisian juga sebatas 4 mil dari bibir pantai.

"Peralatan perairan yang dimiliki Polri di Natuna minim. Untuk Polres Natuna  hanya punya 1 kapal patroli, sementara hampir aktivitas kegiatan masyarakat di sini berada di pulau dan lautan. Sebenarnya kejahatan lebih banyak di laut ketimbang daratan, sangat beralasan, wilayah Kepri 96 persen laut," ujarnya, di Gedung Sri Serindit, Ranai, Senin (13/4).

Minimnya sarana ini diharapkannya menjadi perhatian pemerintah pusat. Bahkan dalam peninjauan ke Pulau Senoa, Senin siang, bersama Komisi III DPR-RI, pun harus terpaksa meminjam perahu milik masyarakat.

"Luasnya jangkauan hukum di wilayah perairan sulit terpantau. Setidaknya Polda punya kapal unggul yang bisa ditempatkan di Natuna yang bisa tiap hari patroli dan kapal-kapal kecil yang kunjungi masyarakat di tepi-tepi pantai," ujar Arman.

Kejahatan di laut, diyakininya jauh lebih banyak dari yang ada di daratan,
Apalagi saat ini memasuki zaman masyarakat ekonomi ASEAN. Potensi kerawanan akan bertambah karena aktivitas llintas negara semakin banyak. Kejahatan ekonomi, kelautan dan trafficking perlu diantisipasi.

Ketua Komisi III DPR-RI Aziz Syamsudin pun setuju terkait peningkatan kapasitas Polri dan TNI AL di Kabupaten Natuna dan Kepri pada umumnya.

"Memang kita akui terkait sarana dan prasarana itu perlu ditingkatkan, kami sudah melihat langsung ke Natuna dan tentunya kami akan serius membahas masalah ini di pusat," tegasnya. (ray/arn/jpnn)