Kapolda Ingin Contoh KPK
Senin, 20 Desember 2010 – 08:56 WIB
MEDAN -- Kapolda Sumut, Irjen Pol Oegreseno, ingin mencontoh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkannya saat ditanya soal banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang pengusutannya masih jalan di tempat. Soal mencontoh KPK, lanjutnya, Oegreseno telah meminta penyidik Tipikor dalam menanggani kasus korupsi meniru konsep KPK. Ketika ditanya soal dugaan kasus korupsi yang tersangkanya tidak ditahan serta seringnya berita acara pemeriksaan (BAP) yang dikembalikan kejaksaan, dia bilang akan meningkatkan kordinasi dengan kejaksaan. Sedangkan, mengenai kepastian hukum terhadap tersangka yang terjerat kasus korupsi yang telah memakan waktu hingga bertahun-tahun, Oegreseno mengakui, adanya keraguan penyidik. “Kalau tidak cukup bukti, kita tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, hentikan saja. Tapi kalau terbukti teruskan lagi,” tegasnya.
“Kalau saya maunya, seperti KPK. Di mana, KPK itu ada lit, lidik, sidik. Maksudnya, Sebelum lakukan penyidikan, harus dilakukan penyelidikan dan penelitian, untuk memperdalam penyelidikan. Kalau Penyelidikan sudah kuat, kemudian lakukan penyidikan. Kalau sudah begitu, penyidik jangan mundur lagi,” ujarnya, Minggu (19/12).
Baca Juga:
Sedangkan, penanganan korupsi selama 2010 ini, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya tidak bisa mengambil alih kasus jika sudah ditangani Kejaksaan. "Kalau sudah ditangani jaksa, kita tidak tangani," tandasnya. Soal banyaknya kasus yang jalan di tempat, diakuinya karena pihaknya kesulitan menemui kerugian negara.“Kalau kuantitas menurun, bukan berarti kualitas menurun. Berarti orang sudah mulai takut untuk korupsi,” jelasnya.
Baca Juga:
MEDAN -- Kapolda Sumut, Irjen Pol Oegreseno, ingin mencontoh kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkannya saat ditanya soal
BERITA TERKAIT
- Geram Melihat Sampah di TPS Mandala Krida, Menteri LH Panggil Pemkot Yogyakarta
- Pemkot Tangsel Pastikan Pembangunan SDN Ciputat 01 Sesuai Target
- Konon Kerugian Negara di Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 100 Miliar Lebih, Ini Kata BPKP
- Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi Kebijakan
- Ada Jalan Amblas, Lalu Lintas OKU Timur - OKU Selatan Lumpuh Total
- Bentrok Ormas di Pekanbaru, Puluhan Orang Mengamuk