Kapolres Binjai Ngaku Bisa Atasi Keributan

JAKARTA -- Kapolres Binjai, AKBP Rina Sari Ginting, hadir sebagai saksi yang dihadirkan KPU Kota Binjai, dalam persidangan lanjutan perkara sengketa pemilukada Kota Binjai di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (27/7). Dalam kesaksiannya, satu-satunya Kapolres perempuan di wilayah Sumut itu menceritakan penanganan keributan yang melibatkan warga dengan anggota ormas kepemudaan di sejumlah TPS di Kelurahan Bhakti Karya pada saat hari pencoblosan pemilukada putaran kedua.

Rina menjelaskan, pihaknya bisa menangani keributan itu, lantaran jauh hari sudah mendapatkan laporan dari intelijen terkait potensi keributan di kelurahan tersebut. "Kami bisa menangani dengan cepat dan situasi pada hari itu bisa langsung terkendali. Informasi yang saya terima dari intelijen saya, di daerah itu memanag agak rawan, karena di situ ada kelompok organisasi kepemudaan dan mungkin ada organisasi kepmudaan lain yang masuk ke situ. Saya tak mau kecolongan," ujar Rina, yang kemarin mengenak safari coklat. Dijelaskan, untuk penanganan keributan itu, pihaknya menurunkan Samapta dan Brimob.

Rina, yang baru 4,5 bulan jadi kapolres itu, juga menyebutkan ada tiga laporan yang masuk ke Polres, namun tiga-tiganya tidak diteruskan lantaran ada yang laporannya kadaluwarsa dan identitas pelapor tak jelas.

Sebelumnya, sejumlah saksi yang diajukan pihak penggugat, yakni pasangan calon walikota-wakil walikota Zefri Januarpribadi-Baskami Ginting, mengungkapkan adanya kegiatan anggota ormas kepemudaan berseragam PP yang pada hari pencoblosan berada di dekat TPS-TPS. Salah satu saksi, Bambang Budimanto menceritakan, modus anggota ormas kepemudaan itu dengan cara merangkul warga yang mau masuk TPS, dan membisikkan kalimat agar memilih pasangan nomor urut 8, yakni pasangan M Idham-Timbas Tarigan.