Kapolres Dihadirkan di Persidangan Gaji 13

TERNATE – Sidang lanjutan kasus gaji 13 dengan terdakwa Ahmadi Albugis alias Madi menjalani sidang ke 3 di Pengadilan Negeri (PN) Ternate dengan agenda  tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Eksepsi penasehat  hukum terdakwa. Dalam persidangan itu, pengadilan akan menghadirkan Kapolres Ternate sebagai saksi.

  Jaksa Penutut Umum (JPU) Safri Abdul Muin dalam tanggapan eksepsi kuasa hukum, mengatakan, Dakwaan penuntut umum dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang mengatur tentang syarat formil surat dakwaan.” Karena dalam dakwaan penuntut umum suda cantumkan status tersangka dengan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ” Katanya.

Menururtnya, Apabila Jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut tidak mencantumkan tanggal  dan tidak menandatangani dakwaan baru bisa dikatakan sebagai sebua dakwaan yang tidak jelas.” Kalau apbila penuntut umum tidak mencantumkan  tanggal maupu tidak menandatangani dakwaan tersebut baru dikatakan tidak jelas  dan hal tersebur tela bertentangan dengan undang-undang," kata Safri.

Safri Menduga penasehat hukum terdakwa pada saat membuat eksepsi tidak membaca  undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana sehingga terlalu cepat terdakwa dan penasehat hukum mengatakan  dakwaan Penuntut umum batal demi hukum.” Mungkin terdakwa maupun tim penasehat hukum berpura-pura tidak melihat undang-undang nomor 8 tuhun 1981 tenatang acara pidana,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dajukan dalam persidangan bersifat alternative maka ini menunjukan bahwa Penuntut umum dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan membuktikan salah satu dakwaan yang didakwakan kepada tersangka.” Dakwaan ini bersifar alternative  jadi nanti lihat pada persidangan," ungkapnya.