Kapolri Baru Harus Bantu Presiden Membawa Negara Keluar dari Masalah SARA
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Djuni Thamrin mengatakan publik menaruh harapan besar kepada calon kapolri yang baru dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara yang bebas dari persoalan SARA.
Djuni mengingatkan bahwa kepolisian ke depan harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pendekatan profesional, beretika, mengayomi dan berintegritas.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama. Sehingga yang penting adalah menjaga agar kehidupan warga yang beragama dapat harmonis, saling menghormati dan menghargai," ucap Djuni dalam keterangannya kepada jpnn.com, Rabu (13/1).
Diketahui, Presiden Jokowi sudah menyerahkan nama Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR pada hari ini. Djuni pun menilai jenderal bintang tiga pilihan Jokowi itu sudah pasti kredibel.
"Kita perlu kawal kebijakan Presiden agar kerja kepolisian menjadi optimal dan Indonesia dapat menjadi negara besar dan berwibawa di Asia," ucap kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini.
Dia mengatakan bahwa Korps Bhayangkara membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menyelesaikan semua potensi ancaman keamanan dengan mengoptimalkan segenap keahlian dan dukungan ilmu pengetahuan.
"Kapolri yang profesional yang mempunyai track record yang baik sangat diperlukan untuk membantu Presiden Jokowi membangun dan membawa negara ini keluar dari ancaman disintegrasi akibat potensi konflik SARA," sebut Djuni.
Selain itu, dia berharap kapolri yang baru nanti harus bisa menjaga netralitas dan profesional, serta tidak boleh memihak pada mayoritas dan harus melindungi minoritas.
Presiden Jokowi telah menyerahkan nama Komnjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Kronologi Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang sebelum TNI-Polri Tembak Mati Komandan KKB
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Hilang, TNI Kerahkan Pasukan