Kapolri dan Panglima TNI Dapat Peringatan dari Ombudsman RI

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mendapat peringatan dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Kedua petinggi Polri dan TNI itu diminta untuk bertindak mengingatkan para bawahannya yang bermaksud mengikuti pemilihan kepala daerah.

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, para perwira Polri dan TNI kini ramai-ramai memasang baliho wajah pribadinya lengkap dengan seragam dinas serta disertai tulisan bakal calon gubernur.

"Memang ada tupoksinya yang bersangkutan itu pasang baliho? Nggak ada tupoksinya. Makanya, kami dari jauh jauh hari mengingatkan ya 'clear' aja kalau memang mau jadi calon gubernur ya pakai pakaian sipil. Jangan bilang saya panglima apa, saya kapolda apa," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (29/12).

Menurut Adrianus, penggunaan seragan tersebut berpotensi pelanggaran administrasi karena tidak berhubungan dengan tugas dan pokok fungsi (tupoksi) baik sebagai anggota Polri ataupun TNI.

"Makanya saya katakan karena kami lembaga yang mengawasi semua, maka kami katakan TNI/Polri untuk sama-sama menjaga anggotanya untuk tidak terlalu jauh ke arena-arena yang seharusnya bisa mengindikasikan (pelanggaran, red)," kata komisioner Komisi Kepolisian Indonesia (KKI) 2012-2016 itu.

Adrianus berharap, agar Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperhatikan betul masalah tersebut. "Mungkin memang belum masuk pada kampanye. Dia belum jadi calon. Tapi kan penegakannya administratif," tutur Adrianus.

Diketahui, sejumlah perwira tinggi dan menengah dari institusi Polri dan TNI disebut banyak yang akan terjun pada Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018. 

Mereka yakni, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang ingin maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin yang disebut bakal maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur.